Bupati Halut Dan 30 Pimpinan OPD ‘Bertandang’ Ke KPK RI 

Kilasmalut.com – Langkah tak biasa dilakukan Bupati Halmahera Utara (Halut) Dr. Piet Hein Babua. Ia menggiring langsung 30 pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bertandang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (26/11), untuk mengikuti agenda Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Bupati Piet menegaskan, seluruh pimpinan OPD wajib menjalani verifikasi menyeluruh terhadap seluruh data kinerja yang selama ini dilaporkan masing-masing dinas. Instruksi ini, kata dia, merupakan langkah tegas memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan bersih, transparan, dan sesuai regulasi.

“Semua dokumen Pemda Halut harus diverifikasi satu per satu. Kami ingin memastikan apakah program dan kegiatan benar-benar sesuai peraturan perundang-undangan. Ini langkah antisipasi ketimpangan, penyalahgunaan, hingga potensi penyelewengan ke depan,”beberbya.

Menurutnya, selama 26 sampai 27 November 2025, tiga puluh pimpinan OPD tersebut dijadwalkan bertemu langsung dengan Deputi Pencegahan KPK RI untuk mengikuti evaluasi ketat terhadap setiap kegiatan yang dijalankan Pemda Halut.

Evaluasi itu mencakup 8 area intervensi utama KPK, yakni Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan barang dan jasa, Pelayanan publik, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah) dan Optimalisasi pajak daerah

Bupati menjelaskan, rombongan OPD tersebut dipimpin oleh Sekda Halut E.J. Papilaya dan Inspektur Inspektorat Halut Tony Kappuw.

Ia berharap verifikasi KPK menjadi pintu masuk pemantauan yang lebih kuat terhadap seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program daerah.

“Dengan verifikasi ini, semua kebijakan Pemda dapat terhubung dalam sistem pengawasan KPK. Kami ingin kinerja pemerintah benar-benar terukur dan berdampak bagi masyarakat Halmahera Utara,”ujarnya.

Bupati pun mengultimatum seluruh pimpinan OPD, agar memperbaiki kinerja setelah proses pemeriksaan KPK rampung.

“Setelah diverifikasi, setiap OPD wajib melakukan pembenahan. Pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik harus meningkat, dan masyarakat Halut harus merasakan hasilnya,”tegasnya.

Dengan langkah agresif ini, Pemda Halmahera Utara disebut tengah menegaskan komitmen serius menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas praktik penyelewengan.(red)