Kilasmalut.com – Keputusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan untuk merelokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2026 menjadi pukulan telak bagi daerah. Dampaknya bukan main anggaran pembangunan di daerah, termasuk Halmahera Utara, kini ditarik ke kementerian dan lembaga pusat.
“Semua program fisik yang selama ini diserahkan ke daerah kini ditarik ke pusat. Bahkan perencanaannya pun dibuat langsung oleh Pemerintah Pusat. Daerah hanya bisa mengajukan ulang jika ingin mendapat bagian dari program pembangunan itu,”tegas Bupati Halut, Dr. Piet Hein Babua, Rabu (15/10).
Langkah pusat ini bukan hanya menekan ruang fiskal Halut, tapi juga mengguncang seluruh Maluku Utara. Pemangkasan anggaran disebut mencapai Rp. 100 hingga Rp. 200 miliar, bahkan ada yang nihil total.
“Maka dari itu, kita harus bergerak cepat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2026 nanti, seluruh objek pajak akan kami identifikasi dan tertibkan,”katanya.
Ia menekankan, warga dan dunia usaha wajib menunaikan tanggung jawab pajaknya.”Tahun depan, wajib pajak harus siap menanggung beban pembayaran. Kita tak bisa lagi bergantung pada dana transfer pusat yang kini dikurangi drastis. Kita harus bangun Halut dengan kekuatan sendiri,”tegas.
Tak berhenti di situ Piet Hein juga mengungkap kabar mencengangkan, tahun depan daerah bisa saja tidak mampu membayar THR dan gaji ke-13 bagi ASN.
“Dari skema DAU yang ada, kami sudah petakan pengeluaran 2026. Hasilnya, dana transfer untuk P3K paruh waktu nihil total. Satu sen pun tidak ada. Ini sudah kami sampaikan ke Kemendagri,”ungkapnya.
Untuk menyikapi krisis ini, Pemkab Halut langsung bergerak cepat. Bupati telah mengutus sejumlah pejabat utama Kaban BKAD, Kaban BKD, Kepala Inspektorat, dan Kaban Bappeda ke Kementerian Keuangan untuk melakukan desk keuangan membahas kebutuhan P3K, gaji ke-13, dan THR.
Data yang diungkap Bupati menegaskan betapa berat kondisi fiskal Halut.
DAK 2025: Rp90 miliar → 2026: dipangkas habis, DBH 2024: Rp74 miliar → 2025: tinggal Rp22 miliar, DAU sebelumnya: Rp92 miliar 2026: anjlok jadi Rp26 miliar.
Meski menghadapi badai fiskal, Piet Hein menegaskan semangatnya tak surut.
“Walau anggaran dipotong besar-besaran, kami tetap optimis pembangunan dan pelayanan publik di Halut tetap berjalan. Ini bukan akhir, tapi ujian kemandirian daerah,”tutupnya.(red)
