Kilasmalut.com – Alarm keras keuangan daerah berbunyi di Halmahera Utara. Data resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI menunjukkan fakta mencengangkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Halut tahun 2026 masih nihil alias Rp0 hingga menjelang triwulan II.
Di tengah pagu anggaran PAD yang mencapai Rp. 197,19 miliar, tak satu rupiah pun tercatat masuk. Kondisi ini memicu tanda tanya besar atas kinerja pengelolaan pendapatan daerah.
Rinciannya bahkan lebih memprihatinkan,

Pajak daerah target Rp. 82,45 miliar realisasi Rp0
Retribusi daerah target Rp. 4,89 miliar realisasi Rp0
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan target Rp. 2,00 miliar realisasi Rp0
Lain-lain PAD yang sah target Rp. 107,85 miliar realisasi Rp0
Sementara itu, dari total pendapatan daerah dengan pagu Rp1,077 triliun, baru terealisasi sekitar Rp. 119,91 miliar angka yang semakin menegaskan ketimpangan antara target dan capaian.
Fakta bahwa hampir memasuki triwulan II tanpa satu rupiah PAD dinilai sebagai sinyal kegagalan serius. Publik pun mulai mempertanyakan, apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Dispenda) Halut.
Kondisi ini mencerminkan dugaan kuat lemahnya kinerja, minimnya terobosan, hingga potensi stagnasi total dalam upaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Jika dibiarkan, situasi ini berisiko menggerus kemampuan fiskal daerah dan memperlambat pembangunan.
Ironisnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Halut, Andris Kbarek, yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan menambah kesan bungkam di tengah krisis yang semakin terang benderang.(red)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !