Kilasmalut.com – Wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian menuai penolakan dari kalangan pemuda dan mahasiswa di Maluku Utara. Asosiasi Mahasiswa Pemuda Pelajar Tobelo, Galela, Malifut, Morotai, Loloda, dan Kao (AMPP-TOGAMMOLOKA) menilai gagasan tersebut berpotensi mengganggu efektivitas kelembagaan Polri.
Ketua AMPP-TOGAMMOLOKA Maluku Utara, Muhammad Iram Galela, mengatakan bahwa Polri selama ini telah membangun kemitraan strategis dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menekankan bahwa secara historis dan konstitusional, Polri memiliki posisi penting sejak awal kemerdekaan Indonesia pada 21 Agustus 1945.
“Penempatan Polri di bawah kementerian akan menambah rantai birokrasi dan melemahkan koordinasi komando. Padahal, pemerintah justru tengah mendorong reformasi dan penguatan institusi Polri,”katanya.
Menurut AMPP-TOGAMMOLOKA, wacana tersebut tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga menyentuh prinsip ketatanegaraan yang seharusnya dijaga secara konsisten.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !