Kilasmalut.com – Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Halmahera Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulau Morotai, Kamis (15/1). Kunjungan ini tak sekadar silaturahmi, melainkan upaya serius membedah ketimpangan kebijakan, struktur kelembagaan, hingga strategi “melobi” program pusat yang dinilai lebih progresif di Morotai.
Pertemuan berlangsung di Kantor BPPD Pulau Morotai, dengan agenda utama sinkronisasi data struktur pemerintahan kawasan perbatasan serta studi banding pengelolaan sektor pariwisata dan kelautan.
“Kami fokus pada sinkronisasi data struktur pemerintahan, sekaligus membandingkan pengelolaan wisata Morotai dengan potensi wisata di Halmahera Tengah,”ungkap Kabid Perencanaan Kawasan Perbatasan BPPD Halteng, Eta Embo.
Eta menilai, meski BPPD Morotai tergolong baru dibentuk, kekuatan struktur organisasinya jauh lebih solid dibandingkan BPPD Halmahera Tengah yang telah berjalan lebih lama.
“Morotai ini baru jadi badan, tapi sudah punya empat kepala bidang. Sementara kami di Halmahera Tengah yang sudah dua tahun berjalan, baru dua bidang. Ini menjadi catatan penting untuk kami evaluasi,”tegasnya.
Tak hanya soal struktur, kemajuan sektor pariwisata dan kelautan Morotai menjadi perhatian utama. BPPD Halteng menilai Morotai berhasil menjadikan badan perbatasan sebagai pintu masuk lintas sektor, bukan sekadar lembaga administratif.
“Kami sudah dua kali ke Morotai dan masih ingin kembali lagi. Banyak hal yang kami pelajari, termasuk hasil diskusi dengan Asisten I. Semua ini akan kami bawa dan coba terapkan di Halmahera Tengah,”ujarnya.
Eta juga mengakui, kompleksitas program BPPD Morotai menjadi daya tarik tersendiri. Berbagai program dari pemerintah pusat mampu ditarik masuk melalui BPPD, meski menyentuh sektor-sektor di luar urusan perbatasan semata.
“Di Halteng, urusan perikanan, pertanian, dan kelautan punya instansi masing-masing. Tapi di Morotai, BPPD bisa melobi program lintas sektor itu. Ini yang kami apresiasi dan ingin pelajari lebih dalam,”akunya.
Sementara, Plt Kepala BPPD Pulau Morotai, Sarmin M. Djen, membenarkan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempelajari strategi Morotai dalam mengakses program pusat.
“Mereka memang jarang mendapatkan program dari pusat. Karena itu, mereka bertanya bagaimana langkah-langkah yang kami lakukan. Kami sampaikan strategi, mekanisme, dan pendekatannya,”jelas
Ia menambahkan, program perbatasan di Morotai tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi kendaraan untuk menghadirkan program perikanan, pariwisata, hingga sektor lainnya.
“Kami tunjukkan bahwa program perbatasan bisa dimanfaatkan untuk mendukung sektor-sektor strategis daerah, bukan hanya soal batas wilayah,”pungkasnya.(red)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor
Jangan Tampilkan Lagi
Ya, Saya Mau !