Kilasmalut.com – Turunya harga kelapa dari Rp3.000 menjadi Rp2.700 per buah oleh salah satu perusahaan pengolah besar di Halmahera Utara, PT NICO, kembali memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Halmahera Utara, Ns. Mariane Priska Tadjibu, S.Kep, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah nyata melindungi petani dari dampak fluktuasi harga komoditas yang terus berulang.
“Kita memahami bahwa harga kelapa sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan nasional. Tapi pemerintah tidak boleh membiarkan petani menanggung beban sendirian. Pemerintah daerah harus hadir untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan industri dan kesejahteraan rakyat,”tegas Priska di Tobelo, Jumat (7/11).
Petani Jangan Jadi Korban Pasar
Legislator perempuan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menilai penurunan harga kelapa kali ini merupakan pukulan berat bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup pada komoditas andalan tersebut.
Menurutnya, fluktuasi harga dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari turunnya permintaan ekspor, tingginya biaya logistik, hingga persaingan harga antar-daerah penghasil kelapa.
“Fluktuasi memang tidak bisa dihindari, tapi bisa dikelola,” ujar Peraih Suara Terbanyak dari Dapil Tobelo Barat ini.
“Pemerintah daerah harus punya mekanisme pemantauan harga dan kebijakan penyangga, supaya petani tidak kehilangan daya beli dan semangat untuk bertani,”sambungnya.
Dorongan DPRD, Dialog dan Hilirisasi
Sebagai bentuk tanggung jawab moral DPRD terhadap masyarakat, Priska Tadjibu yang juga istri dari Ketua KNPI Halmahera Utara, Devid Marthin mendorong pemerintah daerah bersama perusahaan untuk duduk satu meja mencari solusi berkeadilan.
Ia mengusulkan empat langkah konkret, yakni Dialog terbuka antara petani, perusahaan, dan pemerintah daerah untuk menemukan formula harga yang adil, Kajian harga komoditas secara berkala, agar fluktuasi bisa diantisipasi lebih awal, Dorongan hilirisasi industri kelapa, agar petani dapat menikmati nilai tambah dari produk turunan seperti minyak kelapa, VCO, dan sabut.
Penguatan kelembagaan petani melalui koperasi atau asosiasi, guna memperkuat posisi tawar mereka di pasar.
“Kita harus menciptakan sistem yang melindungi petani dari guncangan harga. Petani adalah tulang punggung ekonomi daerah kesejahteraan mereka adalah cermin keberhasilan pembangunan Halmahera Utara,”tegas Bendahara DPD PSI Halmahera Utara itu.
Ajak Kolaborasi Semua Pihak
Priska mengingatkan agar persoalan harga kelapa tidak dilihat secara sektoral. Menurutnya, masalah ini bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau petani, tetapi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan daerah.
“Ini bukan sekadar urusan petani atau industri, tapi persoalan daerah. Kita semua harus bersinergi DPRD, pemerintah, dan dunia usaha agar sektor kelapa tetap menjadi sumber penghidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat Halmahera Utara,”ujarnya.
Menutup keterangannya, Priska berharap momentum ini menjadi titik awal pembenahan tata niaga kelapa di Halmahera Utara agar harga dan kesejahteraan petani lebih terjamin ke depan.(red)
