Kilasmalut.com – Anjloknya harga buah kelapa di PT. NICO kembali memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Halmahera Utara dari Fraksi PDIP, Irwan Djam, menilai langkah perusahaan menurunkan harga pembelian kelapa dari Rp3.000 menjadi Rp2.700 per kilogram sebagai kebijakan yang menyengsarakan petani.
Irwan menegaskan, PT. NICO semestinya bersyukur dengan melimpahnya bahan baku di Halmahera Utara, bukan malah menekan harga dan menghisap keringat petani.
“PT. NICO harus sadar, mereka tidak repot menanam, tidak keluar biaya perawatan, tinggal beli hasil keringat petani. Maka harga kelapa harus dijamin agar petani sejahtera, bukan sebaliknya dibuat terpuruk,”tegasnya, Kamis (6/11).
Menurutnya, penurunan harga ini bukan hanya memukul petani kecil, tetapi juga dapat menggoyang stabilitas ekonomi desa yang sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil kelapa.
Lebih jauh, Irwan mengingatkan bahwa Menteri Pertanian RI sebelumnya telah menyampaikan langsung kepada manajemen PT. NICO agar menaikkan harga buah kelapa, bukan menurunkannya.
“Mentan RI sudah bicara jelas, harga harus naik. Karena dari satu buah kelapa yang diolah, perusahaan bisa meraup keuntungan hingga Rp80 ribu. Masa petani yang kerja keras justru dapat paling sedikit,”ujarnya dengan nada geram.
Irwan pun mendesak Pemkab Halut dan instansi terkait untuk turun tangan menekan PT. NICO agar mengembalikan harga kelapa ke level semula, Rp3.000/kg, sebagai bentuk keadilan bagi petani.
“Kalau PT. NICO tetap keras kepala, ini bisa jadi bukti bahwa perusahaan hanya mau untung sendiri tanpa peduli rakyat Halut,”pungkasnya.(red)
