Kilasmalut.com – Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Soasiu, David Lekatompessy, akhirnya angkat suara menepis isu miring yang beredar soal dugaan penganiayaan warga binaan oleh oknum sipir.
David menegaskan, insiden yang viral lewat potongan video CCTV itu tidak menggambarkan kejadian secara utuh, bahkan berpotensi menyesatkan opini publik.
“Banyak pemberitaan tidak menyampaikan kronologi sebenarnya. Dari rekaman CCTV, jelas terlihat bukan penganiayaan sepihak, melainkan perkelahian antara petugas dan warga binaan,”tegas David kepada wartawan, Kamis (23/10).
Menurut David, insiden bermula saat waktu salat Dzuhur berjamaah, yang merupakan bagian wajib dari program pembinaan keagamaan di Rutan Soasiu.
Petugas berinisial SL menegur seorang warga binaan, J, yang saat itu menggunakan layanan Wartelsuspas untuk menelepon pihak kejaksaan.
“Teguran dilakukan dengan cara baik dan sesuai SOP, karena seluruh warga binaan diwajibkan mengikuti salat berjamaah, kecuali yang sakit,”ujarnya.
Namun, teguran tersebut justru dibalas dengan ucapan bernada menantang.
Warga binaan J disebut berkata kasar dan menolak diingatkan.
“Nga sapa kong atur-atur pa saya (kamu siapa mau atur-atur saya) Sambayang (shalat) itu hak, bukan perintah undang-undang,”ujar David menirukan perkataan J.
Situasi memanas. Petugas SL yang semula berniat menegur akhirnya terpancing emosi. Dari rekaman CCTV, J lebih dulu mendorong dan memukul petugas, lalu keduanya terlibat perkelahian singkat.
“Kami akui ada tindakan fisik, tapi bukan penganiayaan seperti yang ramai diberitakan. Keduanya saling pukul,”kata David.
Ia menegaskan, pihak Rutan tidak menutup-nutupi kejadian tersebut.
Laporan warga binaan ke Polresta Tidore juga dihormati dan dipersilakan untuk diproses sesuai mekanisme hukum.
“Kami tetap transparan. Tidak anti kritik. Tapi kami juga berharap media menyajikan berita secara berimbang dan berdasarkan fakta lapangan,”imbuhnya.
David memastikan, langkah-langkah internal telah diambil untuk menjaga stabilitas situasi di dalam Rutan, serta menjamin pembinaan dan pelayanan tetap berjalan normal.
“Kami berkomitmen menjaga keterbukaan informasi publik, tapi masyarakat juga perlu tahu konteks sebenarnya agar tidak menilai secara sepihak,”pungkasnya.(red)
