Kilasmalut.com – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Halmahera Utara (Amara) bersama elemen masyarakat di depan kantor DPRD Halut, Selasa (2/9), memaksa Bupati Halmahera Utara dan sejumlah anggota DPRD turun tangan langsung menemui massa.
Sejak pagi, ratusan demonstran memenuhi halaman kantor DPRD dengan kawalan ketat aparat keamanan. Mereka menyuarakan beragam tuntutan menyangkut hajat hidup rakyat: mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga desakan transparansi kebijakan pemerintah daerah.
Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, dalam penyampaiannya di hadapan massa mengaku menghargai aksi tersebut. Ia menegaskan, aspirasi mahasiswa dan masyarakat adalah bagian dari kontrol demokrasi yang akan ditindaklanjuti pemerintah.
“Kami hadir di sini karena ingin mendengar langsung suara masyarakat. Kritik dan aspirasi adalah energi untuk pembangunan, dan pemerintah tidak akan menutup telinga,”tegas bupati.
Lebih jauh, bupati menyinggung beberapa tuntutan massa. Ia memastikan proyek pembangunan jalan Kusuri–Tolabit sudah memasuki tahap kontrak dan segera dikerjakan. Terkait persoalan hukum penahanan warga Galela, Pemda mengaku turut memberikan pendampingan. Ia juga menegaskan bahwa meski baru seumur jagung memimpin, dirinya bersama wakil bupati sudah menyelesaikan sejumlah persoalan penting, termasuk utang bawaan, layanan BPJS Kesehatan, hingga program pembangunan lain.
Bupati menegaskan, Pemda bersama DPRD dan Forkopimda akan mengawal tuntutan publik. Namun, ia juga mengingatkan agar mahasiswa tetap menjadi mitra kritis yang menjaga suasana Halut tetap kondusif.
“Jangan biarkan kritik menjadi bara konflik. Mari jadikan kritik sehat sebagai energi positif untuk membangun daerah,”ujarnya.
Hal senada juga di sampaikan Ketua Komisi III DPRD Halut, Janlis G. Kitong, ikut menegaskan sikap lembaga legislatif. Menurutnya, DPRD berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong sinergi antara masyarakat, eksekutif, dan legislatif dalam merespons persoalan-persoalan krusial di daerah.
Dialog terbuka itu berlangsung relatif kondusif. Setelah mendengarkan tanggapan bupati dan DPRD, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib. Meski demikian, gema tuntutan publik menjadi peringatan keras bahwa masyarakat menuntut perubahan nyata, bukan sekadar janji manis.(red)
