APBD Halut 2027 Di Rancang Defisit, Wabup Minta OPD Tahan Nafsu Belanja

Kilasmalut.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara (Halut) resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Halut. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,08 triliun, sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,09 triliun.

Pengajuan Ranperda APBD 2027 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Halut yang dipimpin Ketua DPRD Christina Lesnussa, Jumat (30/10), sekitar pukul 10.00 Wit, bertempat di Ruang Rapat Bangsaha, Kantor DPRD Halut.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Halut, Dr. Hi. Kasman Hi. Ahmad, seluruh anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati Kasman menjelaskan bahwa pengajuan Ranperda APBD 2027 merupakan bagian dari tahapan siklus pembangunan daerah yang telah diatur melalui ketentuan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Pemkab Halut juga telah menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 sebagai landasan penyusunan anggaran daerah.

Berdasarkan postur Ranperda APBD 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.080.864.003.924,03, sedangkan total belanja mencapai Rp1.092.864.003.924,03.

Dengan komposisi tersebut, APBD Halut mengalami defisit sebesar Rp12 miliar. Namun, defisit itu direncanakan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp12 miliar, tanpa pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan diproyeksikan nihil.

Kasman mengungkapkan, penyusunan postur APBD 2027 telah mempertimbangkan penyesuaian program, kegiatan, serta rincian belanja berdasarkan alokasi dana transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia mengakui, sebagian besar sumber penerimaan dari dana transfer tersebut mengalami penurunan. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama agar perencanaan belanja tidak melampaui kemampuan riil keuangan daerah.

“Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dan tidak memasang anggaran secara berlebihan, karena dapat berdampak pada meningkatnya defisit yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan daerah, sebagaimana yang kita alami pada tahun ini,”tegasnya.

Lebih lanjut, Kasman mengingatkan bahwa pada 2027 terdapat sejumlah alokasi anggaran mendesak yang menjadi penekanan pemerintah pusat. Di antaranya, pendanaan program prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, serta optimalisasi penggunaan produk lokal.

Ia juga menegaskan, pemerintah daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkomitmen melakukan penyehatan keuangan daerah melalui penyusunan APBD 2027 yang lebih realistis dan terukur.

Menurutnya, belanja daerah harus disesuaikan dengan kapasitas riil pendapatan agar tidak menimbulkan beban utang bawaan yang dapat membebani keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

“Upaya ini juga diharapkan dapat memastikan pemenuhan hak-hak ASN, pemerintah desa, dan seluruh pihak terkait dapat dilakukan tepat waktu. Dengan demikian, perputaran uang di daerah tetap terjaga dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi,”jelasnya.

Di akhir penyampaiannya, Kasman meminta dukungan dan pemikiran konstruktif dari seluruh anggota DPRD Halut agar pembahasan Ranperda APBD 2027 dapat berjalan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta menjaga stabilitas keuangan daerah.(red)