Kekeringan Mencekik Petani Di Halut, Fahmi : Pemda Segera Tetapkan Ini Sebagai Bencana

Pemda Halut Beri Relaksasi Pajak Untuk Petani

Kilasmalut.com – Musim kemarau panjang yang memicu kekeringan dan kebakaran lahan pertanian di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) mulai dinilai bukan lagi sekadar persoalan cuaca, tetapi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.

Kondisi tersebut mendorong anggota DPRD Halut sekaligus Politisi PKB, Fahmi Musa, mendesak pemerintah daerah segera menyiapkan skema kebijakan khusus untuk meringankan beban masyarakat, terutama petani yang menjadi kelompok paling terdampak.

Fahmi mengusulkan pemerintah memberikan relaksasi pajak dan berbagai keringanan ekonomi, di antaranya keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembebasan atau subsidi biaya listrik bagi petani, hingga penyesuaian pajak restoran dan rumah makan.

Menurutnya, dalam kondisi bencana kekeringan seperti saat ini, pemerintah tidak cukup hanya melakukan penanganan ketika kebakaran terjadi. Intervensi ekonomi juga dibutuhkan agar masyarakat tidak semakin terpuruk setelah kehilangan produktivitas pertanian.

“Misalnya pajak restoran dan rumah makan bisa diberikan keringanan, dari 10 persen menjadi 5 persen. Begitu juga PBB bagi masyarakat terdampak. Pemerintah harus berani mengambil langkah relaksasi karena kondisi masyarakat saat ini memang membutuhkan kebijakan khusus,”tegas Fahmi, Minggu (4/10).

Ia mengaku menyaksikan langsung kondisi lahan pertanian masyarakat yang terus berhadapan dengan ancaman kekeringan. Tanaman kelapa, pala hingga berbagai tanaman pangan dan hortikultura disebut mengalami tekanan akibat minimnya ketersediaan air.

“Saya sendiri menyaksikan hampir setiap hari keluar masuk lahan petani. Kondisinya sangat memprihatinkan. Ini bukan persoalan kecil. Petani setiap hari berjibaku menyelamatkan tanaman mereka, sementara produktivitas terus terancam,”ujarnya.

Fahmi bahkan mengingatkan, dampak terburuk dari situasi tersebut bukan hanya gagal panen, tetapi potensi meningkatnya angka kemiskinan di Halut apabila pemerintah tidak segera mengambil langkah mitigasi.

“Kalau kondisi ini dibiarkan, jangan heran setelah kemarau panjang kita akan menghadapi persoalan baru, yakni meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Karena ketika petani kehilangan hasil pertanian, yang hilang bukan hanya tanaman, tetapi sumber pendapatan dan biaya hidup keluarga,”katanya.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan masa pandemi Covid-19, ketika pemerintah memberikan berbagai bentuk stimulus dan keringanan kepada masyarakat serta pelaku usaha yang terdampak.

“Menurut saya, pemerintah harus hadir seperti ketika menghadapi Covid-19. Saat itu berbagai kebijakan keringanan diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sekarang masyarakat juga sedang menghadapi tekanan ekonomi akibat bencana kekeringan dan kebakaran lahan,”tandasnya.

Tak hanya bantuan jangka pendek, Fahmi meminta Pemkab Halut mulai menyiapkan program pemulihan pasca kerusakan lahan. Pemerintah, katanya, perlu memastikan ketersediaan bibit pala, cengkeh, kelapa dan tanaman produktif lainnya, termasuk pupuk serta obat-obatan pertanian.

“Jangan sampai setelah hujan turun, petani dibiarkan memulai semuanya dari nol. Pemerintah harus menyiapkan bibit, pupuk dan obat-obatan agar lahan yang rusak bisa segera dipulihkan dan petani kembali berproduksi,”tegasnya.

Lebih jauh, Fahmi meminta pemerintah daerah mempertimbangkan penetapan kondisi kebakaran lahan dan kekeringan berkepanjangan sebagai bencana daerah, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan lintas sektor.

“Kebakaran sudah terjadi di banyak lahan petani. Pemerintah harus melihat ini secara serius dan mempertimbangkan status bencana di daerah. Jangan menunggu dampaknya semakin besar baru pemerintah bergerak,”pungkasnya.(red)