IMM Halut Desak Bupati Copot Kadiskominfo, Dinilai Gagal Jadi Tameng Pemerintah Di Tengah Badai Kritik

Kilasmalut.com – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Halmahera Utara melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfo Persandian) Kabupaten Halmahera Utara, Yandre Sumtaki.

Organisasi mahasiswa tersebut menilai Kadiskominfo gagal menjalankan fungsi komunikasi publik dan tidak mampu menjadi garda terdepan pemerintah daerah dalam merespons berbagai isu yang berkembang.

Menurut PC IMM Halut, selama hampir satu tahun menjabat sebagai Kepala Diskominfo Persandian, Yandre Sumtaki dinilai belum menunjukkan peran strategis dalam mengelola informasi publik, khususnya ketika Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara menjadi sasaran kritik di ruang publik.

Ketua PC IMM Halut, Arafik S. Lagawa, mengatakan setiap kali muncul pemberitaan maupun kritik terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati, justru kedua pimpinan daerah itu yang turun langsung memberikan klarifikasi kepada publik. Padahal, menurutnya, tugas tersebut semestinya menjadi bagian dari fungsi komunikasi yang dijalankan Diskominfo.

“Selama ini yang kami lihat di berbagai media, ketika muncul kritik terhadap kebijakan Bupati dan Wakil Bupati, bukan Kadiskominfo yang memberikan penjelasan kepada publik, tetapi justru Bupati atau Wakil Bupati yang harus mengklarifikasi sendiri. Pertanyaannya, lalu apa fungsi dan kerja Kadiskominfo selama ini?”tegas Arafik, Sabtu (11/7).

Ia menilai Diskominfo tidak hanya bertugas mengelola hubungan dengan media massa atau administrasi publikasi pemerintah, tetapi juga memiliki tanggung jawab membangun komunikasi publik, meluruskan informasi yang dinilai keliru, serta memberikan penjelasan resmi terhadap isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat.

Atas dasar itu, PC IMM Halut mendesak Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Diskominfo dan Persandian.

“Bupati dan Wakil Bupati harus segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Diskominfo Halut apabila dinilai tidak mampu menjalankan fungsi komunikasi pemerintah. Jabatan itu membutuhkan orang yang memahami kerja-kerja komunikasi publik, bukan sekadar mengurus administrasi media,”ujar Arafik.

Menurut PC IMM Halut, lemahnya respons komunikasi pemerintah berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat dan dapat memperburuk citra pemerintah daerah apabila tidak ditangani secara cepat dan profesional.(red)