1 Tahun Kepemimpinan Piet-Kasman, Mari ‘Bedah’ APBD Halut, David Martin : PAD Baru 51 Persen, Retribusi Ambruk, Ekonomi Daerah Justru Minus

Kilasmalut.com – Satu tahun jalannya pemerintahan daerah di Kabupaten Halmahera Utara mulai mendapat sorotan tajam dari kalangan pemuda.

Kali ini Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halmahera Utara, Devid Marthin, menilai kinerja pemerintah daerah perlu dibedah secara jujur dengan menggunakan indikator pembangunan dan data keuangan yang tersedia.

Suami dari Priska Tadjibu, anggota DPRD Halmahera Utara, itu menegaskan bahwa KNPI sebagai organisasi kepemudaan memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan evaluasi yang objektif dan berbasis data.

Meski demikian, Devid mengakui masih ada beberapa capaian positif yang patut diapresiasi.

“Pemerintah daerah patut diapresiasi atas upaya penyelesaian persoalan pembayaran BPJS kesehatan masyarakat serta keberhasilan mendorong ekspor tepung kelapa Halmahera Utara ke pasar internasional. Ini menunjukkan daerah kita memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara konsisten,”ujar tokoh muda yang akrab disapa “Ketum” di kalangan pemuda Halut itu, Kamis (12/3).

Namun apresiasi tersebut tidak menutup fakta bahwa sejumlah indikator pembangunan justru menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.

Ekonomi Halut Justeru Terjun Bebas

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Halmahera Utara pada Triwulan II tahun 2025 mengalami kontraksi sekitar –6,03 persen secara tahunan (year-on-year).

Angka ini dinilai sebagai sinyal serius bahwa pada tahun pertama pemerintahan berjalan, aktivitas ekonomi daerah belum menunjukkan akselerasi.

“Ini harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Ketika ekonomi daerah justru minus, berarti ada persoalan serius yang harus segera dibenahi,”tegasnya.

Kondisi ini terasa kontras jika dibandingkan dengan situasi ekonomi Provinsi Maluku Utara yang justru sedang menikmati lonjakan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi pada tahun 2025, bahkan menembus lebih dari 30 persen, didorong oleh sektor industri pengolahan dan pertambangan nikel.

Beberapa kabupaten bahkan mencatat lonjakan ekonomi yang spektakuler.

Halmahera Timur sekitar 70 persen

Halmahera Tengah sekitar 60 persen

Halmahera Selatan sekitar 23 persen

Di tengah “pesta pertumbuhan” ekonomi tersebut, Halmahera Utara justru terseret dalam perlambatan ekonomi.

“Ini menunjukkan Halmahera Utara belum mampu memanfaatkan momentum booming ekonomi Maluku Utara secara maksimal,”ujarnya.

PAD Dinilai Masih Rapuh

Selain pertumbuhan ekonomi, KNPI juga menyoroti lemahnya kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum dikelola secara optimal.

Berdasarkan data APBD yang dipaparkan pemerintah daerah. Realisasi PAD 2024: Rp119,64 miliar Target PAD 2025: Rp145,40 miliar. Realisasi PAD 2025 (unaudit). Rp.75,50 miliar.

Artinya realisasi PAD baru mencapai sekitar 51,9 persen dari target. Jika dirinci. Pajak Daerah, ditargetkan Rp. 42,16 miliar, realisasi Rp.31,80 miliar.

Retribusi Daerah, ditargetkan sebesar Rp. 4,88 miliar, realisasi sekitar Rp. 150 juta atau hanya sekitar 3 persen dari target.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, ditarget Rp. 2 miliar, realisasi Rp.1,86 miliar.

Sementara lain-lain PAD yang sah, ditarget Rp. 96,35 miliar, realisasi Rp.41,68 miliar.

“Ini menunjukkan potensi pendapatan daerah belum digarap secara serius. Bahkan sektor retribusi daerah realisasinya hanya sekitar tiga persen dari target, ini angka yang sangat memprihatinkan,”kata Devid.

Halut Dinilai Terlalu Bergantung Pada Dana Pusat

Data APBD juga memperlihatkan struktur fiskal Halmahera Utara yang masih sangat bergantung pada transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2025.

Pendapatan transfer pusat: sekitar Rp775,10 miliar Pendapatan Asli Daerah: sekitar Rp75,50 miliar

Artinya lebih dari 90 persen pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat.

“Struktur fiskal seperti ini menunjukkan daerah belum mandiri secara ekonomi. Daerah yang kuat seharusnya mampu memperbesar PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan,”jelasnya.

Tunggakan Hak Aparatur Desa Ikut Disorot

Selain persoalan ekonomi makro dan fiskal, KNPI juga menyoroti persoalan di tingkat desa, termasuk tunggakan penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa yang nilainya disebut mencapai puluhan miliar rupiah.

Menurut Devid, kondisi ini berpotensi mengganggu pelayanan publik di tingkat desa.

“Desa adalah ujung tombak pemerintahan. Ketika hak aparatur desa belum dibayarkan, tentu pelayanan kepada masyarakat bisa ikut terganggu,”ujarnya.

Narasi Hilirisasi Dinilai Belum Terasa

KNPI juga menilai narasi besar pembangunan daerah seperti hilirisasi ekonomi belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat Halmahera Utara.

Menurut Devid, lonjakan ekonomi Maluku Utara saat ini lebih banyak ditopang oleh kawasan industri nikel di wilayah lain.

“Tantangan pemerintah daerah adalah menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui investasi dan pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan,”jelasnya.

KNPI, Evaluasi Harus Jujur, Bukan Sekadar Seremonial

KNPI Halmahera Utara menegaskan bahwa evaluasi satu tahun pemerintahan harus dilakukan secara jujur dan berbasis data, bukan sekadar narasi keberhasilan.

“Kami mengapresiasi capaian yang sudah ada, tetapi kita juga harus jujur melihat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar Halmahera Utara tidak tertinggal di tengah pertumbuhan ekonomi Maluku Utara,”tegasnya.

Ia berharap evaluasi ini dapat menjadi momentum untuk memperbaiki arah pembangunan daerah ke depan.

“Kritik yang kami sampaikan adalah bentuk tanggung jawab moral pemuda agar pembangunan daerah benar-benar berbasis data, kerja nyata, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,”tutupnya.(red)